MAKASSAR, 23 SEPTEMBER 2026 — Di sela-sela kunjungannya ke Polda Sulawesi Selatan hari ini, Rabu (23/9/2026), Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) Kota Makassar, Rofiq, memberikan tanggapan tegas di hadapan awak media.
GARPINDO mendesak pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan kajian ulang mendalam terkait mekanisme penyaluran serta realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran negara.
Di hadapan para wartawan, Rofiq menyoroti skema penyediaan makanan oleh pihak dapur penyedia MBG yang dinilai kaku dan tidak responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
“Kami menemukan skema distribusi yang memicu pemborosan anggaran secara terstruktur. Sebagai contoh, pihak dapur MBG menyiapkan 100 porsi makanan untuk satu sekolah. Namun pada kenyataannya, terdapat sekitar 15 hingga 20 murid yang tidak hadir, ditambah lagi ada sekitar 15 murid yang menolak untuk mengonsumsi makanan tersebut. Artinya, ada 30 hingga 35 porsi yang terbuang sia-sia di satu sekolah saja,” ujar Rofiq saat ditemui awak media di Mapolda Sulsel, Rabu (23/9/2026).
Lebih lanjut, Rofiq memaparkan implikasi nasional jika kondisi ini dikalkulasikan secara luas di seluruh Indonesia.
“Coba kita bayangkan jika akumulasi pemborosan porsi ini terjadi secara masif di ratusan ribu sekolah se-Indonesia setiap hari. Berapa banyak miliar rupiah uang rakyat yang menguap begitu saja hanya dalam sehari? Ini bukan lagi sekadar persoalan sisa makanan, tetapi bentuk pemborosan anggaran negara yang sangat fatal akibat pengelolaan yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui momentum ini, GARPINDO DPC Makassar menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak berwenang:
- Kajian Ulang Mekanisme
Penyaluran: BGN dan instansi terkait harus merevisi petunjuk teknis agar jumlah porsi yang disiapkan bersifat fleksibel, menyesuaikan data kehadiran dan persetujuan riil harian murid.
- Evaluasi dan Audit Anggaran:
Meminta aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa untuk melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi anggaran MBG demi menutup celah kebocoran dana negara.
- Sistem Pelaporan Transparan:
Mewajibkan adanya sistem pelaporan harian (real-time) dari pihak sekolah kepada dapur penyedia sebelum proses masak dilakukan.
“GARPINDO mendukung penuh program peningkatan gizi nasional, namun pelaksanaannya wajib akuntabel. Jangan sampai anggaran negara yang sangat besar justru terbuang sia-sia hanya karena tata kelola distribusi yang tidak fleksibel,” pungkas Rofiq sebelum melanjutkan agenda kunjungannya di Polda Sulsel.
