MAKASSAR,16 Agustus 2026— Sejarah Indonesia Timur tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang pembentukan negara, tarik-menarik kepentingan pusat dan daerah, hingga pergolakan politik serta militer pada dekade awal kemerdekaan.
Ketua Lembaga Adat Pasukan To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, mengajak masyarakat melihat kembali sejarah tersebut secara lebih utuh. Menurutnya, berbagai pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia Timur tidak semata-mata dapat dibaca sebagai persoalan pemberontakan, tetapi juga harus dilihat dalam konteks ketimpangan pembangunan, hubungan pusat-daerah, kepentingan politik dan dinamika geopolitik internasional.
NIT dan Persoalan Integrasi Indonesia Timur
Salah satu bagian penting sejarah tersebut adalah berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) pada 1946.
NIT lahir melalui rangkaian proses politik yang berkaitan dengan Konferensi Malino dan kemudian Konferensi Denpasar. Konferensi Denpasar berlangsung pada 7–24 Desember 1946 dan menghasilkan pembentukan NIT pada 24 Desember 1946. Tjokorda Gde Raka Soekawati kemudian menjadi presiden pertama NIT.
Dalam perspektif sejarah, pembentukan NIT memang tidak dapat dilepaskan dari strategi federal Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan. Namun, dinamika internal masyarakat Indonesia Timur juga tidak sederhana. Di dalam NIT terdapat kelompok yang mendukung federalisme, kelompok republikan, serta berbagai kekuatan lokal dengan kepentingan politik yang berbeda.
Karena itu, menurut Ryan, sejarah NIT perlu dibaca secara hati-hati dan tidak semata-mata menggunakan perspektif hitam-putih.
“Yang harus kita pahami adalah bagaimana masyarakat Indonesia Timur pada akhirnya mengambil keputusan politik untuk kembali berada dalam kerangka Republik Indonesia,” ujar Ryan dalam pemaparannya.
Pada 1950, proses pembubaran NIT berlangsung melalui dinamika politik yang kompleks. Martinus Putuhena menjadi Perdana Menteri terakhir NIT dan kabinetnya memang dibentuk dengan tugas mempersiapkan pembubaran NIT serta integrasinya ke dalam Indonesia. Pemerintahan NIT kemudian berakhir pada Agustus 1950.
Ketimpangan Pusat-Daerah dan Munculnya Permesta
Menurut Ryan, persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah hubungan ekonomi dan politik antara pemerintah pusat dengan daerah.
Pada dekade 1950-an, sejumlah daerah penghasil komoditas menghadapi persoalan mengenai distribusi pendapatan, pembangunan infrastruktur, kewenangan daerah dan pengelolaan ekonomi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya tuntutan daerah yang kemudian berkembang menjadi Permesta.
Permesta diproklamasikan di Makassar pada 2 Maret 1957. Sejumlah kajian sejarah mencatat bahwa tuntutan awal gerakan tersebut berkaitan dengan desentralisasi dan koreksi terhadap hubungan pusat-daerah, meskipun perkembangan berikutnya membawa gerakan tersebut ke dalam konflik bersenjata dengan pemerintah pusat.
“Permesta harus dipahami dalam konteks zamannya. Ada persoalan ketimpangan dan tuntutan daerah yang harus dibaca secara objektif. Namun, ketika konflik berkembang menjadi perlawanan bersenjata, persoalannya tentu berubah menjadi persoalan keamanan dan keutuhan negara,” kata Ryan.
Ketika Persoalan Daerah Bertemu Geopolitik Perang Dingin
Konflik semakin kompleks ketika kepentingan internasional masuk ke dalam pergolakan tersebut.
Salah satu peristiwa paling terkenal adalah keterlibatan penerbang Amerika Serikat Allen Lawrence Pope yang menjalankan misi rahasia untuk mendukung kekuatan pemberontak di Indonesia.
Pada 18 Mei 1958, pesawat B-26 yang diterbangkan Pope ditembak jatuh di wilayah Ambon oleh pasukan pemerintah Indonesia. Pope kemudian ditangkap. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti penting yang mengungkap keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik PRRI/Permesta.
Peristiwa tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan konflik karena memperlihatkan bahwa pergolakan Indonesia pada masa itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan internal, tetapi juga berada dalam bayang-bayang persaingan geopolitik Perang Dingin.
Sejarah Tidak Boleh Dipotong-Potong
Ryan Latief La Kaseng menilai sejarah Indonesia Timur perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.
Menurutnya, pembelajaran utama dari perjalanan NIT, integrasi ke dalam Republik Indonesia, hingga Permesta adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara persatuan nasional, keadilan pembangunan, desentralisasi dan penghormatan terhadap aspirasi daerah.
“Persatuan Indonesia harus dijaga. Tetapi persatuan tidak boleh berarti menghilangkan aspirasi daerah. Sebaliknya, aspirasi daerah juga harus ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, generasi sekarang tidak seharusnya mewarisi konflik masa lalu, melainkan mengambil pelajaran dari akar persoalannya.
Sejarah Indonesia Timur, menurut Ryan, memberikan pesan bahwa keutuhan NKRI harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial, pemerataan pembangunan dan penghormatan terhadap keberagaman daerah.
“Jangan melihat sejarah hanya dari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang jauh lebih penting adalah mengambil pelajaran agar kesalahan masa lalu tidak kembali terjadi,” pungkas Ryan.
