MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia (LBH Pasukan Adat To Manurung), Ryan Latief, S.T., S.H., menyoroti lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang saat ini ditangani Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.
Ryan menilai, penanganan perkara yang telah dilaporkan sejak 15 September 2026 tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan Polda Sulsel. Pasalnya, hingga saat ini perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan, meskipun sejumlah bukti dan keterangan saksi disebut telah disampaikan kepada penyidik.
Menurut Ryan, pihak pelapor telah menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti permulaan, termasuk bukti transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas niaga BBM ilegal.
“Kami mempertanyakan keseriusan dan kecepatan penanganan perkara ini. Sejumlah bukti penting telah kami serahkan kepada penyidik Tipidter Polda Sulsel. Kami berharap seluruh bukti tersebut benar-benar didalami secara profesional dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegas Ryan Latief.
Ia mengungkapkan, salah satu materi yang perlu didalami penyidik adalah bukti aliran dana atau transaksi transfer yang melibatkan pihak terlapor berinisial Salman dan anaknya, Andry Saldi Pamungkas, yang disebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Energi Migas.
Menurutnya, transaksi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan hubungan antara aliran dana dengan dugaan aktivitas niaga BBM yang dilaporkan.
Selain bukti transaksi, Ryan menyebut penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari berbagai SPBU di wilayah Kabupaten Sidrap, Toraja Utara, Tana Toraja, Kota Palopo, hingga Kabupaten Luwu Timur.
“Artinya, sudah ada rangkaian informasi, dokumen transaksi, dan keterangan saksi yang perlu dikonstruksikan secara utuh. Kami meminta penyidik menjelaskan sejauh mana perkembangan perkara ini dan apa kendala yang menyebabkan penanganannya belum menunjukkan perkembangan signifikan,” ujarnya.
SP2HP Ke-4 Masih Tahap Penyelidikan
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-4 Nomor: B/105/XI/RES.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 17 November 2026, perkara tersebut diketahui masih berada pada tahap penyelidikan.
Dalam surat tersebut, penyidik mengagendakan kembali pengiriman undangan klarifikasi kepada PT Lautan Dewa Energy setelah pihak perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi undangan klarifikasi pertama.
Menanggapi hal itu, Ryan menegaskan bahwa ketidakhadiran pihak yang diundang klarifikasi perlu disikapi secara proporsional dan tidak boleh menyebabkan proses penanganan perkara kehilangan kepastian waktu.
Menurutnya, penyidik tetap harus mengoptimalkan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mendalami bukti transaksi perbankan, dokumen, serta keterangan saksi yang telah diperoleh.
“Kami tidak ingin muncul kesan bahwa perkara ini berjalan di tempat hanya karena salah satu pihak tidak memenuhi undangan klarifikasi. Penyidik memiliki kewenangan dan mekanisme hukum untuk menindaklanjuti perkara berdasarkan kecukupan bukti dan hasil penyelidikan,” tegasnya.
Desak Kapolda, Irwasda, dan Dirreskrimsus Berikan Atensi
Atas kondisi tersebut, LBH Pasukan Adat To Manurung mendesak Kapolda Sulawesi Selatan, Irwasda, serta Dirreskrimsus Polda Sulsel untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan laporan dugaan penyalahgunaan niaga BBM ilegal tersebut.
Pihaknya meminta adanya evaluasi terhadap proses penanganan perkara, transparansi perkembangan penyelidikan kepada pelapor, serta kepastian tindak lanjut berdasarkan hasil pendalaman alat bukti.
Ryan juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap dugaan praktik niaga BBM ilegal sangat penting karena berkaitan dengan tata kelola distribusi energi dan potensi kerugian masyarakat maupun negara.
“Kami meminta Kapolda Sulsel, Irwasda, dan Dirreskrimsus memberikan atensi serius. Jangan sampai penanganan dugaan praktik mafia BBM maupun niaga BBM ilegal justru terkesan tumpul dan berlarut-larut. Apabila bukti-bukti telah memenuhi ketentuan hukum, kami berharap perkara ini segera ditingkatkan sesuai prosedur yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menambahkan, LBH Pasukan Adat To Manurung akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
“Kami tidak sedang meminta penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Namun, kami meminta agar seluruh bukti yang telah diserahkan diperiksa secara serius, objektif, transparan, dan profesional. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tutup Ryan Latief.
LBH PASUKAN ADAT TO MANURUNG menegaskan akan terus mengawal perkara ini sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen terhadap penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan.