MAKASSAR, 14 November 2026— Perjalanan hukum yang dialami VYDA AVLYDA, selaku Direktur PT Maa Ataita Indah (PT MAI), menjadi perhatian serius setelah dirinya sempat ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan selama kurang lebih 70 hari oleh Polda Sulawesi Selatan dalam perkara yang bermula dari persoalan transaksi bisnis rumput laut.
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai penerapan hukum pidana terhadap suatu persoalan transaksi bisnis yang sejak awal diduga memiliki hubungan hukum keperdataan.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak VYDA, persoalan bermula ketika seorang perempuan berinisial NA menawarkan rumput laut kepada VYDA. Dalam komunikasi bisnis tersebut, VYDA telah menjelaskan secara terperinci bahwa perusahaan memiliki standar spesifikasi dan kadar tertentu yang harus dipenuhi sebelum transaksi dilakukan.
NA disebut menyanggupi persyaratan tersebut. Atas dasar kesepakatan itu, VYDA kemudian mengirimkan uang muka atau DP sebagaimana perjanjian awal.
Namun, ketika rumput laut dikirimkan, barang yang diterima ternyata diduga tidak memenuhi spesifikasi dan kadar sebagaimana kesepakatan.
Merasa dirugikan, VYDA meminta agar uang muka yang telah dikirimkan dikembalikan. Akan tetapi, menurut keterangan VYDA, NA menyampaikan bahwa uang tersebut sudah habis dan berjanji akan kembali mengirimkan rumput laut dengan kualitas sesuai kesepakatan.
Persoalan kembali muncul ketika pengiriman berikutnya ternyata masih belum memenuhi spesifikasi yang diminta perusahaan.
Akibatnya, VYDA memutuskan tidak melanjutkan transaksi terhadap barang yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Munculnya Pelapor Berinisial JP dan Persoalan Hukum yang Dipertanyakan
Situasi semakin rumit ketika seorang laki-laki berinisial JP mendatangi gudang perusahaan VYDA dalam keadaan marah karena merasa rumput laut miliknya belum dibayarkan.
VYDA mempertanyakan kedatangan JP karena menurut pengakuannya, selama proses transaksi bisnis berlangsung, hubungan komunikasi dan kesepakatan dilakukan bersama NA, bukan langsung dengan JP.
Dari kronologi yang disampaikan, rumput laut milik JP disebut merupakan barang yang diambil oleh NA, sementara pembayaran dari pihak VYDA kepada NA berkaitan dengan kesepakatan transaksi yang kemudian dipersoalkan karena ketidaksesuaian spesifikasi.
JP kemudian menempuh jalur pidana dengan melaporkan VYDA ke Polda Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, VYDA yang merasa dirugikan akibat uang muka yang belum dikembalikan oleh NA juga menempuh upaya hukum perdata dengan menggugat pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan.
Ditahan Kurang Lebih 70 Hari, VYDA Menang Praperadilan
Perjalanan perkara tersebut kemudian memasuki ranah pidana.
VYDA ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan selama kurang lebih 70 hari.
Pihak VYDA menilai terdapat persoalan serius dalam proses penanganan perkara tersebut. Mereka mempertanyakan apakah hubungan hukum antara para pihak, kronologi transaksi, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa bisnis telah diperiksa secara menyeluruh sebelum penetapan tersangka dan penahanan dilakukan.
Tidak tinggal diam, pihak VYDA melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polda Sulawesi Selatan.
Dalam proses tersebut, VYDA dinyatakan memenangkan praperadilan sehingga penetapan hukum yang menjadi objek permohonan praperadilan dinyatakan tidak sah berdasarkan amar putusan pengadilan.
Kemenangan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjuangan hukum VYDA hingga akhirnya dirinya dapat keluar dari tahanan.
Tidak Berhenti di Situ, Perusahaan VYDA Juga Menang Hingga Tingkat Kasasi
Persoalan hukum tidak berhenti setelah kemenangan praperadilan.
Perusahaan VYDA juga melanjutkan perjuangan melalui jalur perdata dan berdasarkan keterangan pihak VYDA, gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat kasasi.
Dengan demikian, pihak VYDA kini memiliki dua putusan pengadilan yang dijadikan landasan untuk menempuh langkah hukum lanjutan, yakni putusan praperadilan dan putusan kasasi dalam perkara perdata.
Bagi VYDA, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kerugian materi perusahaan, melainkan juga menyangkut kehormatan, nama baik, kondisi keluarga, serta keberlangsungan usaha yang selama ini dibangun.
Ia mengaku mengalami dampak psikologis dan sosial akibat proses hukum yang dijalaninya, termasuk dampak terhadap anak dan keluarganya.
Tempuh Langkah Hukum Balik, Aduan ke Kadiv Propam dan Mabes Polri Dilayangkan
Berbekal putusan pengadilan tersebut, VYDA kini kembali mengambil langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penanganan perkara yang dinilainya telah merugikan dirinya.
Melalui kuasa hukumnya, laporan pengaduan telah dilayangkan kepada Divisi Propam Polri dan Mabes Polri.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur, profesionalitas, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara yang sebelumnya menjerat dirinya.
Pihak VYDA berharap institusi Polri dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.
GARPINDO dan Aliansi PKSPH Berikan Dukungan Advokasi
Perkembangan kasus tersebut turut mendapat perhatian dari Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) bersama Aliansi PKSPH (Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM).
Melalui Sekretaris Jenderalnya, Rizal, S.H., M.H., Aliansi PKSPH menyampaikan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh VYDA AVLYDA untuk memperoleh keadilan dan memulihkan nama baiknya.
Rizal menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai sengketa transaksi rumput laut biasa. Ada rangkaian proses hukum yang perlu diperiksa secara serius, terutama terkait penetapan tersangka, penahanan, serta hubungan hukum antara pihak pelapor dan pihak terlapor.
“Kami mendukung penuh upaya hukum yang dilakukan saudari VYDA AVLYDA. Jangan sampai seseorang yang sedang memperjuangkan hak dan menyelesaikan persoalan bisnis justru harus menghadapi proses pidana yang diduga mengesampingkan fakta-fakta hubungan hukum para pihak.”
Menurut Rizal, kemenangan praperadilan dan putusan kasasi dalam perkara perdata harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, meskipun masing-masing putusan memiliki ruang lingkup dan akibat hukum yang berbeda.
Ia juga menegaskan bahwa GARPINDO dan Aliansi PKSPH akan melakukan langkah advokasi dengan menyurati pihak-pihak berwenang untuk meminta pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
“Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur advokasi. Apabila dalam pemeriksaan nantinya terbukti terdapat oknum yang melakukan pelanggaran berat atau penyalahgunaan kewenangan, kami meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian apabila memang memenuhi dasar hukum untuk itu.”
Jangan Biarkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri Tercoreng
Rizal menambahkan, institusi Polri memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, dengan mengedepankan objektivitas serta pemeriksaan terhadap seluruh fakta dan alat bukti.
Menurutnya, slogan Polri yang mengedepankan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus tercermin dalam praktik penegakan hukum, bukan hanya menjadi slogan kelembagaan.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian akibat dugaan tindakan oknum. Jika ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa. Jika terbukti bersalah, harus diberikan sanksi tegas. Jangan sampai hukum justru menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan.”
GARPINDO dan Aliansi PKSPH menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai laporan pengaduan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sebab, keadilan bukan hanya tentang siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan, melainkan tentang bagaimana fakta, bukti, dan hukum ditempatkan secara benar tanpa mengabaikan hak siapa pun.
