TANGERANG – Persoalan ketenagakerjaan di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH).
Kali ini, sorotan tertuju pada sikap pihak manajemen Perumdam TKR yang disebut tidak memenuhi dua kali panggilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait persoalan salah satu karyawannya.
Berdasarkan informasi yang diterima Aliansi PKSPH, Disnaker telah melayangkan panggilan kepada pihak Direktur Perumdam TKR untuk menghadiri proses klarifikasi dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Namun, pihak perusahaan disebut tidak menghadiri dua kali pemanggilan, masing-masing pada:
- 12 November 2026.
- 19 November 2026.
Dua kali ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian serius PKSPH. Pasalnya, pemanggilan Disnaker merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang semestinya dihormati oleh setiap perusahaan, termasuk badan usaha milik daerah.
KRONOLOGIS PERSOALAN PEKERJA
Persoalan ini bermula dari pengakuan seorang pekerja yang telah mengabdikan diri di lingkungan Perumdam TKR selama lebih dari enam tahun.
Adapun riwayat hubungan kerjanya sebagai berikut:
Tahun 2020–2022, pekerja memiliki perjanjian kerja.
Tahun 2022–2026, pekerja tetap menjalankan pekerjaannya, tetapi mengaku tidak diberikan kontrak kerja baru.
Agustus 2026, pekerja mengaku diminta menandatangani dokumen kontrak kerja dengan tanggal mundur atau backdate, tetapi menolak permintaan tersebut.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kepastian status hubungan kerja, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja selama menjalankan kewajibannya.
Persoalan tersebut selanjutnya dibawa ke perhatian Disnaker agar mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PKSPH: DUA KALI PANGGILAN DIABAIKAN, ADA APA DENGAN MANAJEMEN PERUMDAM TKR?
Aliansi PKSPH melalui Sekjend Rizal, S.H. menilai ketidakhadiran pihak manajemen dalam dua kali pemanggilan Disnaker patut dipertanyakan.
PKSPH mempertanyakan komitmen manajemen Perumdam TKR dalam menghormati mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
“Kalau benar sudah dua kali dipanggil oleh Disnaker tetapi pihak manajemen tidak hadir, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai pekerja yang sudah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun justru kesulitan mendapatkan kepastian hak dan perlindungan hukum.”
“Perusahaan daerah seharusnya memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan, bukan justru membiarkan persoalan ketenagakerjaan berlarut-larut. Kami mempertanyakan bagaimana tanggung jawab manajemen terhadap karyawannya,” menjadi sorotan PKSPH.
SOROTI DUGAAN PENGGUNAAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS
Tidak hanya persoalan ketenagakerjaan, PKSPH juga menyoroti informasi dan dugaan mengenai penggunaan anggaran perusahaan untuk berbagai kegiatan perjalanan dinas oleh jajaran manajemen Perumdam TKR.
PKSPH meminta agar penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga diperiksa dari segi urgensi, manfaat, kesesuaian kegiatan, pertanggungjawaban biaya, serta hasil yang diperoleh bagi perusahaan.
Menurut PKSPH, jangan sampai anggaran perusahaan dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan perjalanan dinas, sementara persoalan mendasar yang menyangkut kepastian hubungan kerja dan perlindungan karyawan justru belum mendapatkan penyelesaian.
PKSPH menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan audit yang objektif, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
DESAK KEJAKSAAN, BPK DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN
Atas sejumlah persoalan tersebut, Aliansi PKSPH mendorong langkah pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola dan penggunaan anggaran Perumdam TKR.
PKSPH meminta:
- Kejaksaan Tinggi melakukan penelaahan dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas maupun pengelolaan keuangan perusahaan.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran Perumdam TKR.
- Inspektorat Kabupaten Tangerang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola internal, administrasi, penggunaan anggaran, serta kepatuhan manajemen terhadap ketentuan yang berlaku.
- Bupati Tangerang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengevaluasi tanggung jawab jajaran direksi atas persoalan ketenagakerjaan dan tata kelola perusahaan.
- DPRD Kabupaten Tangerang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan BUMD dan memastikan kepentingan masyarakat serta hak pekerja tidak diabaikan.
- Disnaker tetap mengawal persoalan pekerja tersebut hingga terdapat kejelasan dan penyelesaian sesuai mekanisme hukum.
PKSPH: PERSOALAN INI JANGAN BERHENTI PADA PEMANGGILAN
PKSPH menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kepastian hukum dan penyelesaian terhadap hak-hak pekerja.
Bagi PKSPH, persoalan ini bukan sekadar masalah hubungan antara karyawan dan perusahaan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab direksi dalam mengelola perusahaan daerah yang menggunakan kekayaan daerah.
“Jangan sampai perusahaan daerah hanya terlihat aktif dalam kegiatan dan perjalanan dinas, tetapi ketika menyangkut persoalan karyawan justru tidak menunjukkan keseriusan. Kami meminta seluruh pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.”
PKSPH juga meminta agar pihak manajemen Perumdam TKR diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan resmi atas dua kali ketidakhadiran dalam panggilan Disnaker serta seluruh dugaan yang menjadi sorotan.
Aliansi PKSPH menegaskan: pengawasan terhadap BUMD harus berjalan, hak pekerja harus dilindungi, dan setiap penggunaan anggaran perusahaan wajib dapat dipertanggungjawabkan.