SUNGAI TABUK, KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN – Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada SPBU 64.706.14 yang berlokasi di Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) menyoroti serius dugaan praktik penguasaan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU tersebut. Pasalnya, informasi yang diterima disertai adanya bukti transfer kepada pihak yang disebut sebagai oknum pengelola SPBU terkait transaksi solar bersubsidi.
Bukti transfer tersebut menjadi salah satu materi penting yang akan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan siapa penerima dana, apa tujuan transaksi, serta apakah terdapat kaitan dengan praktik penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
DUA OKNUM SECURITY DIDUGA MENDOMINASI PENGISIAN SOLAR
Berdasarkan informasi dan keterangan sumber di lapangan, terdapat dua orang yang disebut bekerja sebagai petugas keamanan (security) di lingkungan SPBU tersebut, masing-masing berinisial A dan J.
Keduanya diduga memiliki masing-masing dua unit truk yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU tersebut.
Sumber juga menyebutkan bahwa aktivitas pengisian solar diduga lebih banyak didominasi oleh kendaraan yang berkaitan dengan kedua orang tersebut.
Bahkan, masyarakat atau konsumen lainnya disebut mengalami kesulitan mendapatkan solar karena pengisian diduga lebih banyak dikuasai kendaraan tertentu.
GARPINDO menilai informasi ini perlu diuji melalui pemeriksaan data transaksi, rekaman CCTV, serta identitas kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang.
PELANGSIR DARI SEJUMLAH KAMPUNG JUGA DIDUGA BERDATANGAN
Tidak hanya kendaraan yang disebut berkaitan dengan dua oknum berinisial A dan J, informasi yang dihimpun juga menyebutkan adanya kendaraan pelangsir dari sejumlah kampung yang datang untuk mendapatkan solar di SPBU tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan mekanisme penyaluran Biosolar.
Apakah seluruh transaksi telah sesuai dengan ketentuan pembelian BBM subsidi? Ataukah terdapat pola pengisian berulang oleh kendaraan tertentu yang perlu mendapatkan pemeriksaan khusus?
GARPINDO meminta agar aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri alur transaksi dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
SOLAR DISEBUT DIJUAL HINGGA Rp12.000 PER LITER
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah informasi dugaan transaksi solar dengan harga mencapai Rp12.000 per liter.
Berdasarkan keterangan sumber, solar tersebut disebut dapat diperoleh melalui transaksi dengan harga tersebut.
Jika informasi ini terbukti benar, maka perlu ditelusuri apakah terdapat praktik penjualan kembali, penyimpangan harga, atau transaksi lain yang bertentangan dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
BUKTI TRANSFER DIKANTONGI, GARPINDO SIAP TEMPUH JALUR RESMI
Hal yang membuat persoalan ini semakin serius adalah adanya informasi mengenai bukti transfer kepada pihak yang disebut sebagai oknum pengelola SPBU terkait transaksi solar bersubsidi.
GARPINDO menyatakan akan menindaklanjuti informasi dan bukti tersebut melalui mekanisme pelaporan resmi kepada instansi berwenang.
Penelusuran akan diarahkan pada:
- Identitas pemilik rekening penerima transfer.
- Tujuan dan keterangan transaksi.
- Kesesuaian transaksi dengan aktivitas pembelian solar subsidi.
- Hubungan pihak penerima transfer dengan pengelolaan SPBU.
- Kemungkinan adanya transaksi berulang yang berkaitan dengan distribusi Biosolar.
GARPINDO menegaskan bahwa bukti transfer tersebut perlu diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen transaksi SPBU agar duduk persoalan menjadi terang.
GARPINDO DESAK BPH MIGAS DAN POLDA KALIMANTAN SELATAN LAKUKAN PENYELIDIKAN
Atas berbagai informasi dan bukti awal yang diterima, GARPINDO meminta:
1. BPH Migas Segera melakukan pemeriksaan dan audit terhadap mekanisme penyaluran Biosolar di SPBU 64.706.14.
2. Polda Kalimantan Selatan Melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, termasuk menelusuri bukti transfer dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
3. Polres Banjar Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap aktivitas pengisian solar, kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang, serta pihak-pihak terkait.
4. Pertamina Patra Niaga Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan operasional SPBU tersebut.
Adapun pemeriksaan yang diminta meliputi:
- Audit CCTV aktivitas pengisian solar.
- Pemeriksaan data transaksi penjualan Biosolar.
- Penelusuran empat unit truk yang disebut berkaitan dengan dua oknum security.
- Pemeriksaan kendaraan pelangsir dari sejumlah kampung.
- Verifikasi barcode dan dokumen pembelian BBM.
- Penelusuran dugaan transaksi solar Rp12.000 per liter.
- Pemeriksaan bukti transfer kepada pihak yang disebut sebagai oknum pengelola SPBU.
GARPINDO: JANGAN BIARKAN BBM SUBSIDI DIDUGA DIKUASAI KELOMPOK TERTENTU
GARPINDO menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerimanya.
Oleh karena itu, distribusinya harus diawasi secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
GARPINDO juga meminta pengelola SPBU 64.706.14 memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai informasi yang berkembang, termasuk dugaan transaksi melalui transfer kepada pihak yang disebut berkaitan dengan pengelolaan SPBU.
GARPINDO AKAN MENEMPUH PELAPORAN RESMI DAN MEMINTA BPH MIGAS SERTA POLDA KALIMANTAN SELATAN TURUN TANGAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran, GARPINDO meminta agar pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga Terbitnya Berita ini Pihak Pengelola SPBU Enggan Berikan Tanggapan