HOME

GARPINDO Surati Gubernur Banten dan Bupati Tangerang, Minta Pemeriksaan Dugaan Persoalan Hak Pekerja Perumdam TKR

TANGERANG – Dewan Pimpinan Pusat Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) mengambil langkah resmi dengan melayangkan surat permohonan pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan pekerja kepada Gubernur Banten terkait dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja serta pemenuhan hak karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang.

Surat tersebut telah disampaikan kepada pihak tujuan sebagai bentuk keseriusan GARPINDO dalam mengawal pengaduan seorang pekerja bernama Heriadi yang berdasarkan informasi dan dokumen awal telah bekerja sejak September 2020.

Dalam pengaduan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan serius dari instansi berwenang.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja setelah kontrak awal periode 2020–2022 berakhir, sementara pekerja disebut tetap menjalankan aktivitas pekerjaannya pada periode berikutnya.

Selain itu, GARPINDO juga menyoroti dugaan persoalan administrasi kontrak pada Agustus 2026. Berdasarkan pengaduan pekerja, terdapat permintaan penandatanganan kontrak yang diduga mencantumkan tanggal berlaku sebelumnya.

Persoalan lainnya mencakup dugaan belum terpenuhinya uang kompensasi PKWT, belum diterimanya bonus tahunan, serta persoalan hak cuti pekerja.

Bukan Hanya Satu Pekerja, GARPINDO Soroti Dugaan Banyak Pekerja Mengalami Persoalan Serupa

GARPINDO juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya pekerja lain di lingkungan Perumdam TKR yang mengalami persoalan serupa, khususnya terkait ketidakjelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif pekerja.

Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri karena tidak menutup kemungkinan terdapat pekerja yang memilih diam meskipun menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Dugaan adanya ketakutan untuk menyampaikan keluhan secara terbuka perlu menjadi perhatian serius. Sebab, setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh kepastian hubungan kerja dan perlindungan atas hak-haknya tanpa harus merasa khawatir ketika menyampaikan pengaduan.

GARPINDO memandang bahwa apabila persoalan serupa juga dialami pekerja lainnya, maka penyelesaiannya tidak cukup hanya berfokus pada satu pengaduan individual. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh agar tidak ada pekerja yang mengalami persoalan serupa tanpa mendapatkan kepastian.

Jangan sampai pekerja memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, sementara hak-haknya belum memperoleh kejelasan.

GARPINDO Minta Pemerintah Turun Tangan

Melalui surat tersebut, GARPINDO meminta Gubernur Banten, Bupati Tangerang, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Tangerang, serta instansi ketenagakerjaan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

GARPINDO secara khusus meminta agar Direksi Perumdam TKR dimintai klarifikasi mengenai riwayat hubungan kerja, status pekerja, administrasi kontrak, serta pemenuhan hak-hak pekerja.

GARPINDO juga meminta agar persoalan tersebut diperiksa secara objektif dan proporsional dengan memberikan kesempatan kepada pekerja maupun pihak perusahaan untuk menyampaikan keterangan dan bukti.

Hamdan, S.H., M.H., selaku perwakilan GARPINDO, menegaskan pentingnya kepastian status hubungan kerja dan pemenuhan hak pekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut GARPINDO, persoalan ketenagakerjaan tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Membuka Ruang Pengaduan bagi Pekerja Lain

Sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan perlindungan hak pekerja, GARPINDO membuka ruang bagi karyawan maupun mantan karyawan Perumdam TKR yang merasa mengalami persoalan serupa untuk menyampaikan informasi dan pengaduan.

Pekerja tidak seharusnya merasa sendirian ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Setiap pengaduan akan menjadi bahan untuk ditelaah berdasarkan informasi, dokumen, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

GARPINDO juga mendorong agar identitas dan keterangan pihak yang menyampaikan pengaduan ditangani secara hati-hati dengan memperhatikan perlindungan privasi.

Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum

GARPINDO berharap Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak mengabaikan pengaduan tersebut serta dapat memfasilitasi penyelesaian secara terbuka.

Organisasi ini juga meminta agar setiap instansi terkait memberikan jawaban atau informasi tertulis mengenai tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan.

GARPINDO menegaskan bahwa keberanian pekerja untuk memperjuangkan haknya bukanlah sebuah kesalahan. Justru, kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan di lingkungan kerja.

Kini GARPINDO menantikan respons dan langkah konkret pemerintah serta instansi terkait guna memastikan pengaduan tersebut memperoleh penyelesaian yang objektif, transparan, dan berkeadilan.

GARIS TEGAS GARPINDO:

“Jangan Biarkan Ketakutan Membungkam Hak Pekerja. Jika Mengalami Persoalan Serupa, Sampaikan Pengaduan. Keadilan Ketenagakerjaan Harus Diperjuangkan, Bukan Ditakuti.”

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top