MAKASSAR – Persoalan kepemilikan tanah yang diklaim sebagai warisan almarhum Tjoddo Bin Laumma di kawasan KM 18, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kembali menjadi sorotan.
Ahli waris Tjoddo Bin Laumma, Abd Jalali Dg Nai, menyampaikan permohonan kepada instansi terkait yang membidangi hukum agar memfasilitasi pertemuan terbuka yang disaksikan para pakar hukum, ahli pertanahan, serta pihak-pihak terkait untuk melakukan adu bukti kepemilikan dengan PT Inti Cakrawala Citra (PT ICC) atau Indogrosir.
Permohonan tersebut mendapat perhatian dalam pengawalan advokasi Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO), yang mendorong agar persoalan ini memperoleh penyelesaian berdasarkan bukti autentik, riwayat administrasi pertanahan, serta kepastian hukum.
1. AHLI WARIS KLAIM MEMILIKI RIWAYAT TANAH SEJAK 1927
Abd Jalali Dg Nai menyatakan bahwa tanah yang diklaim sebagai milik keluarganya memiliki identitas administrasi sebagai berikut:
- Kohir 54 C1.
- Persil 6 D1.
- Blok 157 Lompo Pai.
- Luas 5,12 hektare.
- Atas nama Tjoddo Bin Laumma.
Menurut keterangan ahli waris, tanah tersebut tercatat sejak tahun 1927 hingga administrasi PBB tahun 2026 dan tidak pernah diperjualbelikan maupun mengalami pemutusan hak.
Bahkan, menurut pihak ahli waris, terdapat keterangan Lurah tahun 2013 yang menyatakan tanah tersebut tercatat dan terdaftar.
Ahli waris juga mengaku memiliki rangkaian dokumen historis yang saling berkaitan, meliputi:
- Peta Blok tahun 1927–1936.
- Lontara Poesaka tahun 1940.
- Simana Boetaja tahun 1941.
- Rincik tahun 1956.
- Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tahun 1960.
- Kohir 54 C1, Persil 6 D1, Blok 157 Lompo Pai.
Rangkaian dokumen tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk menguji riwayat dan identitas objek tanah yang disengketakan.
2. DUGAAN PENGGABUNGAN DOKUMEN KOHIR 51 C1
Ahli waris juga mempersoalkan dokumen Kohir 51 C1, Persil 6 D1, dengan luas 5,75 hektare atas nama Tjonra Karaeng Tola.
Menurut keterangan Abd Jalali Dg Nai, lokasi asli objek tersebut berada di KM 17, bukan KM 18.
Pihak ahli waris merujuk hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 25/DTF/2001 yang menurut mereka menyatakan dokumen tersebut non-identik.
Mereka juga menyampaikan dugaan bahwa dokumen tersebut merupakan penggabungan dua identitas administrasi berbeda, yakni Persil 6 D1 yang diklaim milik Tjoddo Bin Laumma dan Kohir 51 C1 yang disebut milik Sia Bin Baso.
Atas dasar itu, ahli waris meminta agar keaslian, asal-usul, dan proses penggunaan dokumen tersebut diperiksa secara menyeluruh oleh instansi berwenang.
3. PERSOALAN SHM 490 TAHUN 1984 DAN DUGAAN SHGB GANDA
Persoalan berikutnya berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 490 Tahun 1984, seluas 54.142 meter persegi atas nama Annie Gretha Warouw.
Menurut ahli waris, objek SHM tersebut berada di wilayah Bulurokeng KM 20.
Abd Jalali Dg Nai mempertanyakan bagaimana dokumen yang menurutnya berasal dari KM 20 dapat muncul dalam rangkaian administrasi pertanahan di KM 18.
Pihak ahli waris mengacu pada dokumen penyelidikan Polda Sulawesi Selatan:
Nomor: HP.02.02/3476-73/VII/2022.373, tertanggal 26 Agustus 2022.
Selain itu, ahli waris mempersoalkan rangkaian perubahan dokumen berikut:
- SHM Nomor 25952, Pai, 21 Agustus 2014, atas nama Annie Gretha Warouw.
- SHGB Nomor 21970, 13 April 2015, atas nama M. Idrus Mattoreang.
- SHGB Nomor 21970, Pai, 13 April 2016, NIB 20.01.11.03.13650, atas nama 54 ahli waris Tjonra Karaeng Tola.
- Selanjutnya disebut dialihkan kepada PT Inti Cakrawala Citra pada 3 Mei 2016.
KEJANGGALAN YANG DIPERTANYAKAN AHLI WARIS:
Mengapa nomor SHGB 21970 disebut muncul dalam dua dokumen dengan nama pemegang hak dan tanggal penerbitan berbeda?
Apakah kedua dokumen tersebut merupakan satu rangkaian administrasi, hasil perubahan data, atau terdapat persoalan lain dalam proses penerbitannya?
Pertanyaan ini perlu mendapatkan penjelasan resmi dari BPN, termasuk pemeriksaan buku tanah, warkah, surat ukur, peta bidang, dan riwayat peralihan hak.
4. AHLI WARIS PERSOALKAN PUTUSAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
Abd Jalali Dg Nai juga menyoroti perkara yang sebelumnya melibatkan pihak KM 17 dan KM 20.
Menurut pihak ahli waris, perkara tersebut dimenangkan oleh pihak KM 17 dengan menggunakan dokumen yang mereka persoalkan keabsahannya.
Namun, mereka menyatakan bahwa objek yang kemudian terkena pelaksanaan eksekusi justru merupakan tanah di KM 18 yang diklaim sebagai milik Tjoddo Bin Laumma.
Persoalan ini memunculkan dugaan:
- Error in Objecto, yaitu dugaan kekeliruan mengenai objek tanah.
- Error in Subjecto, yaitu dugaan kekeliruan mengenai subjek atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek tersebut.
Ahli waris menyebut kedua persoalan tersebut pernah dibahas dalam rapat BPN pada 27 Februari 2025.
Oleh karena itu, GARPINDO mendorong agar notulen rapat tersebut, dokumen pertanahan, dan seluruh riwayat perkara diperiksa secara terbuka untuk memperoleh kejelasan.
5. TANTANG PT ICC / INDOGROSIR ADU BUKTI DI HADAPAN PAKAR HUKUM
Dalam pernyataannya, Abd Jalali Dg Nai menyampaikan permintaan agar PT Inti Cakrawala Citra atau Indogrosir bersedia menunjukkan dasar perolehan hak atas tanah yang saat ini mereka kuasai.
Pihak ahli waris menyatakan siap memperlihatkan seluruh dokumen historis yang dimiliki, mulai dari Peta Blok 1927–1936 hingga dokumen administrasi pertanahan tahun 1960 dan seterusnya.
Sebaliknya, mereka meminta PT ICC/Indogrosir memberikan penjelasan mengenai:
- Dasar penggunaan Kohir 51 C1 yang dipersoalkan keasliannya.
- Bagaimana SHM 490 KM 20 dapat masuk dalam rangkaian administrasi tanah KM 18.
- Dasar penerbitan SHM 25952 tanggal 21 Agustus 2014.
- Riwayat penerbitan SHGB 21970 tanggal 13 April 2015 dan 13 April 2016.
- Penjelasan mengenai perbedaan nama pemegang hak dengan nomor SHGB yang sama.
- Dasar peralihan hak kepada PT Inti Cakrawala Citra pada 3 Mei 2016.
Ahli waris menilai persoalan ini perlu dijawab melalui pembuktian dokumen, bukan sekadar pernyataan sepihak.
6. GARPINDO DORONG PENYELESAIAN TERBUKA DAN TRANSPARAN
Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) memandang bahwa persoalan tanah yang melibatkan riwayat kepemilikan lama, dokumen administrasi historis, sertifikat, serta dugaan ketidaksesuaian objek harus mendapatkan perhatian serius.
GARPINDO mendorong beberapa instansi terkait, antara lain:
- Kementerian ATR/BPN.
- Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan.
- Kantor Pertanahan Kota Makassar.
- Pemerintah Kota Makassar.
- Aparat penegak hukum.
- Lembaga pengawasan terkait.
Agar memfasilitasi pertemuan yang mempertemukan ahli waris Tjoddo Bin Laumma dengan PT ICC/Indogrosir, disaksikan para pakar hukum dan ahli pertanahan independen.
Tujuannya sederhana, yaitu menguji seluruh bukti, menelusuri asal-usul dokumen, serta memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan akibat kekeliruan administrasi maupun proses hukum.
7. PERNYATAAN TEGAS ABD JALALI DG NAI
Dalam permohonannya, Abd Jalali Dg Nai menyampaikan sikap terbuka untuk membuktikan klaim kepemilikan tanah keluarganya.
“Jika bukti-bukti yang kami ajukan dinyatakan salah setelah dilakukan pemeriksaan secara objektif di hadapan para pakar hukum, kami siap mengakui kekalahan. Tetapi jika sebaliknya terbukti dokumen pihak mereka bermasalah atau dinyatakan palsu melalui pemeriksaan yang sah, maka pihak tersebut juga harus berani mengakui kesalahannya.”
Pernyataan tersebut menjadi dasar permintaan ahli waris agar proses pembuktian dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak memihak.
PENUTUP: BUKTIKAN DENGAN DOKUMEN, BUKAN KEKUATAN
GARPINDO menegaskan bahwa pengawalan terhadap persoalan tanah ahli waris Tjoddo Bin Laumma bukan bertujuan menghakimi pihak mana pun.
Namun, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dokumen, perbedaan identitas objek, maupun persoalan penerbitan sertifikat, seluruhnya harus diperiksa berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Tanah yang diklaim memiliki riwayat sejak 1927 tidak boleh kehilangan kepastian hukum tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini ahli waris meminta satu hal:
FASILITASI ADU BUKTI TERBUKA!
Hadirkan ahli waris, PT ICC/Indogrosir, BPN, serta para pakar hukum dan pertanahan. Periksa seluruh dokumen dan buka riwayat tanah secara transparan.
GARPINDO SIAP MENGAWAL PERJUANGAN KEPASTIAN HUKUM HAK AHLI WARIS TJODDO BIN LAUMMA.
