KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN – Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada SPBU 64.706.10 yang berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, SPBU tersebut diduga melakukan praktik pelangsiran Solar bersubsidi yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama. Dugaan aktivitas tersebut kembali menjadi perhatian pada Jumat, 20 November 2026.
Informasi yang diterima menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum yang memperoleh jatah Solar sekitar 300 hingga 400 liter. Aktivitas pengangkutan BBM tersebut diduga menggunakan kendaraan pickup rakitan serta kendaraan truk.
Tidak hanya itu, terdapat pula bukti transfer uang yang diduga berkaitan dengan transaksi Solar kepada pihak yang disebut-sebut merupakan oknum pengelola SPBU. Bukti tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan tujuan transaksi, identitas penerima, serta keterkaitannya dengan aktivitas distribusi BBM bersubsidi.
MASYARAKAT UMUM DIDUGA DIPATOK Rp11.000–Rp13.000 PER LITER
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah informasi mengenai harga Solar yang dibebankan kepada masyarakat umum.
Berdasarkan keterangan yang diterima, masyarakat yang membeli Solar di SPBU tersebut disebut-sebut harus membayar sekitar Rp11.000 hingga Rp13.000 per liter.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penjualan dan jenis Solar yang dipasarkan kepada konsumen.
Apabila BBM yang diperjualbelikan merupakan Solar bersubsidi, maka harga tersebut perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan harga resmi yang berlaku.
Pertanyaannya, bagaimana mekanisme penetapan harga tersebut? Apakah terdapat perbedaan perlakuan antara konsumen tertentu dengan masyarakat umum?
Pihak pengelola SPBU perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
GARPINDO SOROTI DUGAAN PENYIMPANGAN DAN BUKTI TRANSFER
Narasumber dari Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) turut menyoroti dugaan praktik pelangsiran Solar bersubsidi di SPBU 64.706.10 Sungai Tabuk.
Menurut GARPINDO, informasi mengenai dugaan pemberian jatah Solar sebanyak 300–400 liter kepada oknum tertentu, ditambah adanya bukti transfer yang diduga berkaitan dengan transaksi Solar, merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Keberadaan bukti transfer tersebut dinilai perlu menjadi salah satu bahan pemeriksaan aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya transaksi di luar mekanisme penyaluran BBM yang semestinya.
GARPINDO meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kendaraan yang melakukan pengisian, tetapi juga menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Apalagi jika terdapat bukti transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Kami meminta agar semuanya ditelusuri secara transparan dan profesional.”
GARPINDO juga menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesimpulan tanpa dasar hukum.
BUKTI TRANSFER DIMINTA DITELUSURI, ALIRAN DANA JANGAN DIABAIKAN
Adanya bukti transfer yang diduga berkaitan dengan transaksi Solar bersubsidi menjadi salah satu poin penting yang perlu didalami.
GARPINDO mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa:
- Identitas pihak yang melakukan transfer.
- Identitas pemilik rekening penerima.
- Nominal dan waktu transaksi.
- Tujuan pembayaran dan keterkaitannya dengan pengisian Solar.
- Dugaan hubungan transaksi dengan pemberian jatah Solar kepada kendaraan tertentu.
- Kemungkinan adanya transaksi berulang yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi.
Apabila ditemukan keterkaitan antara transaksi keuangan tersebut dengan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, maka aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
BPH MIGAS, PERTAMINA, DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA AUDIT MENYELURUH
Atas berbagai informasi dan bukti awal yang diterima, GARPINDO mendorong BPH Migas, Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 64.706.10.
Pemeriksaan diharapkan tidak sebatas administrasi, tetapi mencakup:
- Rekaman CCTV aktivitas pengisian BBM.
- Data transaksi penjualan Solar bersubsidi.
- Identitas kendaraan pickup rakitan dan truk yang diduga digunakan.
- Kesesuaian barcode dan volume pembelian BBM.
- Dugaan pemberian jatah Solar sebanyak 300–400 liter kepada oknum tertentu.
- Dasar penetapan harga Solar Rp11.000–Rp13.000 per liter kepada masyarakat umum.
- Bukti transfer dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan transaksi Solar.
- Dugaan keterlibatan pihak internal maupun eksternal dalam proses distribusi.
JANGAN SAMPAI DUGAAN BERLANGSUNG LAMA TANPA PENGAWASAN
Apabila dugaan praktik tersebut benar telah berlangsung cukup lama, aparat penegak hukum perlu menelusuri bagaimana aktivitas itu dapat berjalan dan apakah terdapat unsur pembiaran maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Distribusi BBM bersubsidi merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus diawasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
GARPINDO juga meminta pihak pengelola SPBU 64.706.10 memberikan klarifikasi resmi atas berbagai dugaan yang berkembang, termasuk mengenai mekanisme pengisian, penetapan harga, serta bukti transfer yang disebut berkaitan dengan transaksi Solar.
GARPINDO menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara serius. Jangan sampai hak masyarakat justru diduga menjadi ladang keuntungan segelintir pihak.
DESAKAN GARPINDO
GARPINDO mendorong:
- BPH Migas melakukan pemeriksaan dan evaluasi penyaluran Solar bersubsidi.
- Pertamina melakukan audit terhadap operasional dan transaksi SPBU.
- Polda Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan distribusi dan transaksi keuangan.
- Polres Banjar menindaklanjuti informasi serta bukti awal yang tersedia.
Seluruh pihak terkait diharapkan segera turun tangan agar dugaan penyimpangan distribusi Solar bersubsidi di SPBU 64.706.10 Sungai Tabuk dapat terungkap secara terang.
Hingga Terbitnya Berita ini Pihak Pengelola SPBU Dikonfirmasi Enggan Berikan Tanggapan