HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN — Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) menyoroti dugaan praktik pungutan berkedok biaya parkir serta keterlibatan oknum preman yang diduga mengatur akses pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU 64.713.05, Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Sorotan ini muncul menyusul keterangan masyarakat sekitar yang mengaku prihatin terhadap kondisi para sopir truk yang hendak mendapatkan Solar bersubsidi di SPBU tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga sekitar, disampaikan bahwa sopir truk yang hendak mengisi Solar bersubsidi diduga harus terlebih dahulu melalui seseorang yang disebut sebagai oknum preman untuk melakukan pendataan sekaligus membayar setoran yang disebut sebagai biaya parkir.
Dalam keterangannya, warga tersebut menyebutkan bahwa untuk sekali pengisian sekitar 80 liter Solar bersubsidi, sopir diduga harus membayar Rp570.000 kepada pihak yang mengatur antrean atau akses pengisian tersebut.
Bahkan, menurut keterangan warga, lokasi pihak yang diduga melakukan pungutan tersebut berjarak kurang lebih 500 meter dari SPBU dan disebut-sebut didampingi oknum tertentu.
Persoalan semakin memprihatinkan karena sopir yang tidak memberikan setoran biaya parkir tersebut diduga tidak akan dilayani untuk melakukan pengisian Solar di SPBU dimaksud.
Setelah melewati proses tersebut dan tiba di SPBU, sopir masih harus melakukan pembayaran secara normal kepada petugas SPBU sesuai transaksi pengisian BBM.
Apabila keterangan masyarakat ini benar, maka praktik tersebut patut menjadi perhatian serius karena berpotensi menciptakan hambatan akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi serta membuka ruang terjadinya pungutan liar di luar mekanisme resmi penyaluran BBM.
GARPINDO DESAK APARAT TURUN TANGAN
GARPINDO mendesak:
- Dandim setempat melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada anggota yang diduga terlibat maupun memberikan perlindungan terhadap praktik pungutan tersebut.
- POM TNI menelusuri apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum anggota TNI.
- Polda Kalimantan Selatan segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar, intimidasi, serta praktik penguasaan akses pengisian Solar bersubsidi.
- BPH Migas dan Pertamina melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran Solar bersubsidi, termasuk rekaman CCTV, data transaksi, serta pola pelayanan kendaraan.
GARPINDO juga meminta pengelola SPBU memberikan klarifikasi terbuka mengenai dugaan adanya pihak luar yang mengatur akses pengisian BBM dan meminta sejumlah uang kepada sopir sebelum memasuki area SPBU.
Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru berubah menjadi komoditas yang aksesnya diduga dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu.
GARPINDO menegaskan akan mendorong persoalan ini agar mendapatkan perhatian dan pemeriksaan dari aparat penegak hukum serta instansi yang memiliki kewenangan.
NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH PRAKTIK PREMANISME. DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI HARUS DIAWASI, BUKAN DIKUASAI!
GARDA PARALEGAL INDONESIA (GARPINDO)
Mengawal Hukum, Membela Keadilan, dan Melindungi Hak Masyarakat.