PIDIE JAYA, ACEH – 19 November 2026
Kondisi memprihatinkan dialami seorang anak yang tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Di tengah usianya yang masih membutuhkan perhatian, perlindungan, dan pendampingan orang tua, anak tersebut harus menjalani kehidupan seorang diri setelah kedua orang tuanya tidak lagi tinggal bersamanya.
Berdasarkan informasi yang diterima, ibu dari anak tersebut saat ini merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, sementara ayahnya telah berpisah dengan sang ibu. Kondisi tersebut menyebabkan anak itu harus menjalani kehidupan tanpa pendampingan langsung dari kedua orang tuanya.
Rumah Baru Dilanda Banjir, Hampir Seluruh Harta Benda Hilang
Penderitaan yang dialami anak tersebut semakin bertambah setelah tempat tinggalnya turut terdampak musibah banjir.
Berdasarkan informasi yang diterima, kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Hampir seluruh barang dan harta benda yang sebelumnya berada di dalam rumah hilang akibat terjangan banjir. Bahkan, barang yang masih tersisa hanya beberapa pasang pakaian.
Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi seorang anak yang harus menjalani kehidupan tanpa pendampingan langsung kedua orang tuanya.
Di tengah situasi pascabencana yang membuatnya kehilangan hampir seluruh barang milik pribadi, kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, pakaian, penerangan, serta perhatian sosial seharusnya menjadi prioritas untuk segera dipenuhi.
Namun, persoalan yang semakin memprihatinkan adalah ketika meteran listrik di tempat tinggal anak tersebut justru dicabut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kehadiran pemerintah setempat dan bagaimana kebijakan pelayanan kelistrikan diterapkan terhadap masyarakat yang sedang mengalami kondisi sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian khusus.
PKSPH: Jangan Biarkan Anak Menghadapi Persoalan Ini Sendirian!
Menanggapi kondisi tersebut, Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH) menyampaikan sorotan serius kepada pemerintah setempat maupun pihak PT PLN (Persero).
PKSPH meminta agar pemerintah daerah melalui perangkat desa, kecamatan, serta dinas sosial segera melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi anak tersebut, termasuk kondisi tempat tinggalnya pascabanjir.
Menurut PKSPH, persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat dari sudut pandang administrasi maupun aturan pelayanan kelistrikan. Ada aspek kemanusiaan, penanganan pascabencana, dan perlindungan anak yang harus menjadi pertimbangan utama.
“Bagaimana mungkin seorang anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya, kemudian rumahnya terdampak banjir hingga hampir seluruh barang miliknya hilang dan hanya menyisakan beberapa pasang pakaian, masih harus menghadapi persoalan terputusnya aliran listrik? Di mana kehadiran negara dalam kondisi seperti ini?”
PKSPH juga mempertanyakan bagaimana implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, apabila seorang anak dalam kondisi rentan justru belum mendapatkan perhatian dan solusi yang semestinya.
DESAK PEMERINTAH DAN PLN TURUN TANGAN
PKSPH secara tegas meminta kepada:
- Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar segera mengambil langkah konkret melalui dinas terkait untuk memastikan kondisi sosial dan kebutuhan dasar anak tersebut terpenuhi, termasuk bantuan pemulihan pascabanjir.
- Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya agar melakukan asesmen kondisi anak dan memastikan akses terhadap bantuan sosial serta perlindungan anak.
- Pemerintah Kecamatan Meurah Dua dan Pemerintah Gampong Blang agar segera turun langsung melihat kondisi tempat tinggal dan memberikan pendampingan.
- PT PLN (Persero) ULP Meureudu agar mengevaluasi persoalan pencabutan meteran listrik tersebut dan mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi sosial anak.
- PLN UID Aceh agar memberikan perhatian dan melakukan evaluasi apabila terdapat persoalan pelayanan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- Pemerintah dan instansi penanganan bencana terkait agar memperhatikan kondisi rumah korban yang terdampak banjir dan mempertimbangkan bantuan pemulihan tempat tinggal maupun kebutuhan dasar lainnya.
PKSPH menegaskan bahwa aturan memang harus ditegakkan, tetapi penerapannya juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan masyarakat.
Jangan sampai kebijakan administratif justru mengabaikan kondisi seorang anak yang sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan sekaligus.
JANGAN TUNGGU VIRAL BARU PEMERINTAH BERGERAK!
PKSPH mengingatkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar slogan atau formalitas dalam program pemerintah. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.
Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan PLN diharapkan tidak saling melempar tanggung jawab, melainkan duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
“Kami tidak meminta aturan diabaikan. Kami meminta agar aturan dan kebijakan berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan seorang anak yang harus menjalani kehidupan tanpa pendampingan kedua orang tuanya, rumahnya diterjang banjir, hampir seluruh barang miliknya hilang dan hanya menyisakan beberapa pasang pakaian. Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan solusi. Jangan biarkan anak tersebut menghadapi semuanya sendirian.”
PKSPH mendesak agar pemerintah daerah, dinas sosial, pemerintah gampong, serta pihak PLN segera melakukan langkah nyata. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
PKSPH – NO VIRAL NO JUSTICE