HOME

KAWAL DUGAAN KETIDAKADILAN DI BOMBANA, GARPINDO DAN PKSPH SIAP DAMPINGI KORBAN TEMPUH PROSES HUKUM

BOMBANA, SULAWESI TENGGARA – Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) bersama Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH) menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mengawasi proses hukum atas laporan pengaduan yang disampaikan korban berinisial ECCE di Polres Bombana, Sulawesi Tenggara.

Langkah pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mencari perlindungan dan kepastian hukum atas dugaan tindakan melawan hukum yang dialaminya.

Berdasarkan informasi dan dokumen pengaduan yang pernah disampaikan, perkara tersebut memuat sejumlah dugaan tindakan, mulai dari pencemaran nama baik, dugaan intimidasi, dugaan memasuki pekarangan tanpa hak, hingga dugaan ancaman dan tindakan lain yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum.

GARPINDO DAN PKSPH MINTA POLRES BOMBANA PROFESIONAL

GARPINDO dan PKSPH meminta Polres Bombana agar memberikan perhatian serius terhadap laporan korban serta memastikan seluruh materi pengaduan diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional.

Kedua lembaga juga menekankan bahwa setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kepastian tindak lanjut tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

SIAP KAWAL HINGGA ADA KEPASTIAN HUKUM

GARPINDO dan PKSPH menegaskan tidak akan membiarkan pengaduan masyarakat berhenti tanpa kejelasan.

Pengawalan akan dilakukan melalui langkah-langkah advokasi, pemantauan perkembangan penanganan perkara, permintaan klarifikasi kepada pihak terkait, serta penyampaian pengaduan kepada institusi pengawasan apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganannya.

Kedua lembaga juga meminta agar korban mendapatkan perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan selama proses hukum berlangsung.

PESAN TEGAS KEDUA LEMBAGA

“Hukum tidak boleh hanya hadir untuk mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan. Masyarakat kecil juga berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum.”

GARPINDO dan PKSPH mengingatkan bahwa laporan masyarakat bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

GARPINDO DAN PKSPH SIAP KAWAL!

Jangan biarkan suara korban tenggelam. Keadilan harus diperjuangkan dan kepastian hukum harus diberikan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top