MAKASSAR – Perjalanan hukum yang pernah dialami Vyda Avlyda, Direktur Utama PT Maa Ataita Indah (PT MAI), kini memasuki babak lanjutan. Bersama kuasa hukumnya, Vyda Avlyda mengambil langkah upaya hukum terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum yang pernah dijalaninya.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH) dan Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO), yang menyatakan kesiapan untuk mengawal proses pencarian keadilan serta memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melaporkan oknum-oknum penyidik yang diduga terlibat dalam penanganan perkara tersebut melalui jalur pengawasan internal Polri, mulai dari Divisi Propam Polri hingga menyampaikan pengaduan kepada Kapolri.
Meminta Pemeriksaan Menyeluruh
PKSPH dan GARPINDO menilai bahwa setiap proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Pelaporan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan menyeluruh terhadap tindakan para penyidik, termasuk prosedur penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga proses penahanan yang pernah dialami Vyda Avlyda.
PKSPH juga menyoroti adanya rangkaian perkara perdata yang berkaitan dengan persoalan transaksi rumput laut antara PT MAI dengan pihak Nur Alam.
Dalam perkara ini, sejumlah putusan pengadilan dan dokumen hukum yang dimiliki pihak Vyda diharapkan menjadi bahan penting bagi pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.
PKSPH dan GARPINDO: Hukum Tidak Boleh Tajam Sebelah
Dukungan PKSPH dan GARPINDO bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses penegakan hukum, melainkan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.
Kedua lembaga tersebut mendorong Divisi Propam Polri, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, hingga Kapolri agar memberikan perhatian terhadap laporan yang diajukan.
Apabila ditemukan pelanggaran prosedur maupun pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik, diharapkan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pesan utama pengawalan ini:
“Jangan sampai seseorang yang mencari keadilan justru harus berjuang menghadapi dugaan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Setiap penyidik memiliki kewenangan, tetapi kewenangan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan.”
PKSPH dan GARPINDO menegaskan akan terus mengawal langkah hukum Vyda Avlyda bersama kuasa hukumnya hingga terdapat kejelasan atas pengaduan yang disampaikan.
HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEADILAN, BUKAN KEKUASAAN.
