KALIMANTAN TENGAH — 11 NOVEMBER 2026,.Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH) menyoroti dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja sejumlah pekerja di lingkungan perkebunan PT Sukajadi Sawit Mekar (PT SSM), yang berlokasi di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan belum adanya kejelasan status hubungan kerja para pekerja, termasuk dugaan tidak adanya perjanjian kerja tertulis atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan.
Sekretaris Jenderal PKSPH, Rizal, S.H., menyampaikan bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Menurutnya, pekerja yang telah memberikan kontribusi dan mengabdikan tenaga serta waktunya kepada perusahaan sudah semestinya memperoleh kepastian hukum mengenai status hubungan kerja, masa kerja, upah, serta hak-hak normatif lainnya.
“Jangan sampai pekerja bertahun-tahun menjalankan kewajibannya di lingkungan perusahaan, tetapi status hubungan kerjanya justru tidak memiliki kejelasan. Perusahaan harus memberikan kepastian hukum kepada para pekerja, bukan membiarkan mereka berada dalam ketidakpastian,” tegas Rizal kepada awak media hari ini.
PKSPH juga menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pola hubungan kerja yang diterapkan perusahaan. Apabila dalam praktiknya hubungan kerja telah memenuhi unsur dan ketentuan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka status pekerja harus ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PKSPH DESAK PEMERIKSAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN
Selain persoalan status hubungan kerja, PKSPH turut mendesak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh pekerja telah didaftarkan sebagai peserta aktif, apakah upah yang dilaporkan sesuai dengan kondisi penghasilan sebenarnya, serta apakah pembayaran iuran dilakukan secara tertib sesuai ketentuan.
Secara khusus, BPJS Ketenagakerjaan diminta menelusuri kepesertaan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai persyaratan kepesertaan masing-masing program.
Sementara BPJS Kesehatan diminta memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui kepesertaan yang sesuai dengan ketentuan bagi pekerja penerima upah.
“Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun mengabdikan tenaga kepada perusahaan, tetapi hak atas perlindungan jaminan sosialnya justru tidak terpenuhi. Kami meminta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan turun melakukan pemeriksaan, bukan hanya melihat laporan administrasi perusahaan, tetapi juga memastikan kondisi kepesertaan para pekerja di lapangan,” tegas Rizal.
LIMA TUNTUTAN PKSPH
Atas persoalan tersebut, PKSPH mendesak:
- DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar menjalankan fungsi pengawasan dan meminta klarifikasi terkait kondisi ketenagakerjaan di perkebunan PT SSM kawasan Sebabi.
- DPR RI, khususnya Komisi IX, agar memberikan perhatian dan mendorong pengawasan terhadap dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja serta perlindungan pekerja.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Disnaker Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem hubungan kerja, perjanjian PKWT maupun PKWTT, serta pemenuhan hak normatif pekerja.
- BPJS Ketenagakerjaan agar memeriksa kepesertaan, kesesuaian upah yang dilaporkan, pembayaran iuran, serta pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- BPJS Kesehatan agar memeriksa kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja dan memenuhi kewajiban iuran jaminan kesehatan.
PKSPH juga meminta manajemen PT Sukajadi Sawit Mekar memberikan klarifikasi terbuka mengenai status hubungan kerja dan perlindungan jaminan sosial para pekerjanya.
Rizal menegaskan bahwa PKSPH tidak bermaksud menghambat investasi maupun aktivitas operasional perusahaan. Namun, kegiatan usaha harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.
“Investasi tidak boleh mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Pekerja merupakan bagian penting dari keberlangsungan perusahaan. Karena itu, kepastian status kerja, jaminan sosial, dan perlindungan hak normatif bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan,” tutup Rizal.
PKSPH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong seluruh instansi terkait melakukan pemeriksaan secara transparan dan menyeluruh demi memastikan hak serta masa depan para pekerja perkebunan PT Sukajadi Sawit Mekar memperoleh kepastian hukum.
